Peraturan/Pedoman Universitas – Satuan Pengendalian Internal

Peraturan/Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Mekanisme penyampaian pengaduan (internal) dugaan tindak pidana.

Keputusan Rektor tentang Mekanisme penyampaian pengaduan (internal) dugaan tindak pidana

Peraturan/Keputusan Rektor

Keputusan Menteri Mekanisme penyampaian pengaduan (internal) dugaan tindak pidana.

Keputusan Rektor tentang Mekanisme penyampaian pengaduan (internal) dugaan tindak pidana

Surat Edaran

Keputusan Menteri Mekanisme penyampaian pengaduan (internal) dugaan tindak pidana.

Keputusan Rektor tentang Mekanisme penyampaian pengaduan (internal) dugaan tindak pidana

Referensi Sumber Daya Manusia

Form Deskripsi Temuan Monev (DTM)

Manajemen Karier Arah Kebijakan Karier PNS

Template Form Deskripsi Temuan Audit (DTA)

Pedoman Teknis Audit Internal Sumber Daya Manusia

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS

Pedoman Audit Kepegawaian No 15 Tahun 2011

Permendikbud Nomor 27 Tahun 2022

Peraturan Perundangan Pengadaan Barang/Jasa

Undang Undang RI No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah RI No 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peraturan Presiden RI No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang PBJ Pemerintah

Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional

Lampiran I Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional

Lampiran II Peraturan Presiden RI No 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional

Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No 34 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akutansi Berbasis Akrual

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.05/2014 Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 243/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesain Pekerjaan yang tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir tahun anggaran

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Per-8/PB/2006 Tentang Pedoman Akutansi Konstruksi dalam Pengerjaan Direktur Jendral Perbendaharaan

peraturan RI No 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri PUPR Nomor 07 Tahun 2019

A. Standar Dokument Pemilihan Secara Elektronik

B. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas dan Biay, Kontrak Waktu Penugasan

C. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas dan Biaya Kontrak Lumsum

D. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Waktu Penugasan

E. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Lumsum

F. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Pagu Anggaran, Kontrak Waktu Penugasan

G. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Pagu Anggaran, Kontrak Lumsum

H. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Biaya Terendah, Kontrak Waktu Penugasan

Lampiran I Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional

J. Metode Seleksi, Pascakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Waktu Penugasan

K. Metode Seleksi, Pascakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Lumsum

Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2019

SUB A lampiran Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

SUB B Lampiran Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang Pengguna dan Penyedia Jaya

C TATA CARA PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAA KONSTRUKSI

D. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

E. FORMAT RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) DAN FORMAT PENILAIAN RKK

F. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

G. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Pagu Anggaran, Kontrak Lumsum

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PRT/M/2019 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Peraturan LKPP

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SAYEMBARA/KONTES

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN SWAKELOLA

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBINAAN PELAKU USAHA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PANEL BADAN USAHA DAN PEMILIHAN BADAN USAHA PELAKSANA PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pedoman Teknis Audit PBJ

Pedoman Teknis Monev PBJ 2022

Piagam Pengawas Internal 2022

Pedoman Teknis Audit PBJ IHT 2023

Peraturan Perundangan PBJ dan Audit PBJ

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/PRT/M/2019 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA